SUKABUMI – Tinta merah.net Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriadi, menegaskan akan terus mengawasi dan mendorong pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Tujuannya agar seluruh masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat dan kemudahan mendapatkan layanan kesehatan.
Menurut pengamatan Ferry, masih ada warga yang mengalami kesulitan saat hendak berobat karena status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tidak aktif. Hal ini tentu menjadi masalah baru yang merugikan masyarakat, padahal hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan wajib terjamin.
“Jangan sampai warga datang ke fasilitas kesehatan dalam keadaan sakit, lalu terhalang dan tidak bisa dilayani hanya karena status kepesertaan yang mati atau tidak aktif. Hal seperti ini yang harus kita cegah dan perhatikan bersama. Pemerintah wajib hadir dan berikan solusi yang cepat serta tepat,” tegas Ferry usai mengikuti rapat pembahasan Strategi Penguatan Rekrutmen dan Pengaktifan Kembali Peserta UHC Semester I Tahun 2026 di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Jumat (8/5/2026).
Ia menambahkan, masalah administrasi dan status kepesertaan tidak boleh dijadikan alasan atau penghambat warga dalam memperoleh hak pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, pihaknya akan mendorong Pemerintah Daerah bersama BPJS Kesehatan untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan pelayanan. Layanan pengaktifan kembali kepesertaan harus bisa dijangkau hingga ke tingkat kecamatan dan desa, agar warga tidak kesulitan mengurusnya.
“Komisi IV DPRD sepenuhnya mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan BPJS Kesehatan dalam memperkuat cakupan program UHC. Namun hal yang paling utama dan penting adalah hasil pelaksanaannya, manfaatnya harus nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Nora D. Manurung, menyampaikan bahwa upaya mengaktifkan kembali status kepesertaan merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk meningkatkan capaian cakupan UHC di wilayah Kabupaten Sukabumi.
“Program Jaminan Kesehatan Nasional ini bukan sekadar soal pelayanan pengobatan saja, melainkan juga wujud perlindungan sosial. Program ini berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dan berkelanjutan,” ujar Nora.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sangat serius memperhatikan dan berupaya memperluas jangkauan program UHC. Upaya ini juga mendapat dukungan penuh dan perhatian penting dari pihak DPRD Kabupaten Sukabumi.
“Kita ingin memastikan, tidak ada satu pun warga yang kesulitan atau terhambat mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena masalah administrasi atau status kepesertaan yang tidak aktif. Oleh sebab itu, kerja sama dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan BPJS Kesehatan harus terus diperkuat dan ditingkatkan,” tegas Ade Suryaman.
Reporter : Gintings
