Sukabumi | Tinta Merah.net – Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) per pertengahan Februari 2026 menunjukkan fakta yang tidak bisa dibantah. Harga cabai rawit merah di sejumlah daerah, seperti Jawa Barat dan Jakarta, telah menembus angka fantastis Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Secara nasional, rata-rata harganya bertengger di kisaran Rp88.462 per kg, melonjak jauh dari Harga Acuan Penjualan (HAP) pemerintah yang seharusnya berada di angka Rp40.000–Rp57.000.
Para pembeli cemas, para penjual juga. Para pengecer memilih tidak berjualan karena harga-harga yang tidak terkendali. Mereka sulit untuk menjual ke ibu-ibu yang selalu mengeluh.
Dari mulai telur yang harganya makin terbang, cabai yang kian pedas di kantong, hingga minyak goreng yang seolah enggan turun ke harga wajar.
*Berjuta ibu rumah tangga di Indonesia merasakan ketenangan Ramadan terusik oleh “ritual” tahunan yang tak kunjung teratasi, yakni melambungnya harga sembako.*
Bukan hanya cabai, telur ayam ras kini konsisten merangkak naik ke level Rp32.000 hingga Rp33.500 per kg. Sementara itu, minyak goreng kemasan pun masih tertahan di harga tinggi sekitar Rp21.500–Rp22.500 per liter. Angka-angka ini bukan sekadar statistik; bagi rakyat kecil, ini adalah penurunan daya beli yang nyata.
*Di tengah himpitan ekonomi, kita patut bertanya: di mana negara saat dapur rakyat mulai berasap tipis*
Di tengah jeritan harga pasar, pemerintah semakin sibuk mematangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Tercatat, total pembiayaan yang dialokasikan untuk Kopdes dan MBG pada awal 2026 mencapai angka fantastis Rp149,62 triliun. Bahkan, 58% dana desa tahun ini diwajibkan untuk menyokong operasional koperasi tersebut.
Ini sangat ironi. Rakyat disuguhi janji “makan gratis” di masa depan dan penguatan koperasi yang birokratis, sementara kebutuhan dasar mereka hari ini—detik ini—tidak mampu dikendalikan.
Kini muncul pertanyaan mendasar. Apakah sesulit itu bagi negara untuk menciptakan stabilitas harga? Pemerintah pusat maupun daerah selalu bilang stok bahan pangan aman. Iya benar aman. Itu karena daya beli turun. Harga-harga yang dijual sangat tidak lazim.
Operasi pasar murah yang dilakukan di kantor-kantor kelurahan atau alun-alun kota hanyalah ‘obat tetes’ di tengah padang pasir. Stok yang terbatas membuat rakyat harus mengantre berjam-jam hanya untuk selisih harga Rp2.000, sementara di pasar tradisional tempat mayoritas rakyat berbelanja, harga tetap liar tak terkendali.
Program MBG yang digadang-gadang bergizi seolah mengejek rakyat yang bahkan untuk membeli cabai dan minyak goreng saja harus mengurut dada.
Rakyat tidak butuh disuapi melalui program MBG jika mereka mampu membeli protein dan bumbu dapur dengan harga terjangkau dari hasil keringat sendiri.
Rakyat butuh stabilitas, bukan sekadar program populis yang belum terasa dampaknya secara instan di saat krisis harga. ( Ginting)
# Jurnalis Tinta Merah.net
