Karawang–Tinta Merah Net-Kepala Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Endang Macan Kumbang, secara terbuka meluapkan kemarahannya terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta sejumlah anggota DPRD Dapil 2. Dalam pernyataannya yang penuh emosi, Endang menuding pengajuan pembangunan dari desanya selama ini tidak pernah mendapat perhatian, bahkan cenderung diabaikan secara sistematis.
“Sudah capek saya. Berkali-kali mengajukan proposal ke anggota dewan dan PUPR, tapi tidak ada tanggapan. Bahkan ada dewan yang nyeletuk, katanya tergantung kedekatan kepala desa. Kalau dekat, ya dibangun. Kalau nggak, ya tinggal,” ujar Endang dengan nada tinggi, Selasa (15/7/2025).
Endang menyoroti ketidakadilan dalam pola pembagian pembangunan infrastruktur di wilayah Dapil 2. Ia mempertanyakan apakah prioritas pembangunan ditentukan berdasarkan usulan resmi dari desa atau sekadar karena relasi personal antara kepala desa dan oknum pejabat.
“Ini seperti main suka-suka saja. Masa hanya desa yang dekat dengan Kabid Jalan yang dibangun? Desa seperti Mulyajaya, yang tidak punya ‘orang dalam’, terus dibiarkan begini?” tegasnya.
Menurut Endang, kondisi infrastruktur di desanya sudah dalam tahap darurat. Jalan poros utama belum pernah diaspal sejak 2013, dan kondisi jembatan di beberapa titik sangat memprihatinkan.
“Jangan tunggu ada korban jiwa baru diperbaiki. Ini bukan soal politik, ini soal keselamatan warga!” teriaknya geram.
Tak hanya soal jalan dan jembatan, Endang juga mengkritik keras program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang menurutnya telah dibajak menjadi alat politik. Ia menyebut adanya praktik manipulatif dari oknum dewan yang menjadikan program ini sebagai sarana mengikat konstituen.
“Rutilahu itu sekarang sudah jadi alat politik. Yang dapat program malah dikendalikan. Ini rakyat butuh bantuan, bukan dipolitisasi!” kata Endang penuh kekecewaan.
Puncaknya, Endang melontarkan ultimatum keras kepada Dinas PUPR dan anggota dewan. Ia mengancam akan menggerakkan masyarakat Mulyajaya untuk turun ke jalan jika keluhan mereka terus diabaikan.
“Kalau aspirasi ini tetap tidak digubris, saya akan pimpin demo besar-besaran ke kantor PUPR. Jangan salahkan kalau masyarakat nanti turun ke jalan!” tegasnya.
Ironisnya, amarah publik semakin meluas saat mencuatnya informasi bahwa Pemkab Karawang tengah sibuk memasang videotron dengan anggaran besar, sementara jalan desa rusak parah tak tersentuh pembangunan.
“Videotron bisa dipasang, jalan desa dibiarkan rusak? Ini jelas menunjukkan ke mana arah prioritas anggaran pemerintah daerah,” ujar salah satu warga yang ikut mendengar pernyataan Kades Endang.
Pernyataan Endang Macan Kumbang ini kini menjadi bola panas. Publik menunggu apakah Dinas PUPR dan anggota dewan Dapil 2 akan memberikan respons serius, atau justru tetap bungkam di balik kenyamanan jabatan dan politik anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Redaksi ulasberita akan terus memantau perkembangan isu ini, terutama jika ancaman aksi massa benar-benar dilakukan warga Mulyajaya. Pemerataan pembangunan tidak bisa lagi sekadar menjadi janji politik, rakyat menuntut keadilan nyata, bukan videotron
