Sukabumi | Tinta Merah.net – Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) DPC Kabupaten Sukabumi secara terbuka menggelar audiensi panas dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, menyusul banyaknya aduan masyarakat terkait proyek-proyek yang dinilai bermasalah.
Sebanyak 30 anggota PWRI DPC Kabupaten Sukabumi hadir dalam audiensi tersebut setelah sebelumnya melayangkan surat resmi berstempel organisasi, sebagai bentuk keseriusan menyuarakan aspirasi publik.
Forum yang digelar di Aula STUM Dinas PU itu berlangsung dinamis dan sarat kritik. PWRI secara terang-terangan menyoroti dugaan buruknya kualitas sejumlah proyek pembangunan, mulai dari pengaspalan jalan, irigasi, hingga TPT (Tembok Penahan Tanah) yang dinilai masyarakat baru seumur jagung namun sudah rusak.
“Ini bukan sekadar keluhan, ini sudah jadi kegelisahan publik,” ungkap salah satu perwakilan PWRI dalam forum tersebut.
Proyek Disorot: Asal Jadi? Material Tak Sesuai?
PWRI mengangkat pertanyaan keras:
Apakah kerusakan cepat sejumlah proyek disebabkan oleh:
Dugaan penggunaan material yang tidak sesuai RAB?
Anggaran yang tidak cukup namun tetap dipaksakan?
Atau pekerjaan yang diduga disubkontrakkan tanpa kontrol ketat?
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan, sebab berbagai aduan masyarakat terus berdatangan ke DPC PWRI Kabupaten Sukabumi.
Tender Dipertanyakan: Mengapa “Itu-Itu Lagi”?
Sorotan tajam juga diarahkan pada mekanisme lelang proyek. PWRI menyinggung adanya dugaan bahwa sejumlah kontraktor tertentu terkesan terlalu mudah memenangkan banyak paket pekerjaan, sehingga memunculkan persepsi publik soal transparansi dan keadilan tender.
Pengawasan Dinas PU Ikut Disentil
Tak berhenti di situ, PWRI juga mempertanyakan:
Di mana fungsi pengawasan ketika proyek dikerjakan?
Apa sanksi tegas bagi kontraktor yang diduga tidak profesional?
Pertanyaan-pertanyaan itu membuat audiensi berlangsung serius dan penuh tekanan moral.
Dinas PU: “Kami Terbuka Terhadap Kritik”
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Uus, menanggapi dengan pernyataan normatif. “Kami menerima semua kritik dan masukan dari masyarakat. Ini menjadi bahan evaluasi agar ke depan Dinas PU lebih baik,” ujarnya.
Namun publik tentu menunggu bukan hanya pernyataan, melainkan aksi nyata di lapangan.
PWRI: Jangan Hanya Didengar, Harus Ditindaklanjuti
Ketua PWRI DPC Kabupaten Sukabumi, Rizal Pane, menegaskan bahwa audiensi ini bukan formalitas.
“Semua sudah dicatat oleh Kadis dan jajarannya. Tapi yang kami tekankan: harus ada evaluasi menyeluruh. Jangan sampai setelah audiensi ini, proyek-proyek bermasalah tetap terus terjadi,”
Ia bahkan menyentil potensi lemahnya pengawasan yang bisa membuat oknum kontraktor merasa kebal. “Kalau pengawasan lemah, pemborong bisa menganggap enteng aturan. PWRI adalah corong masyarakat. Kami ingin hasil pembangunan benar-benar berkualitas, bukan sekadar formalitas serapan anggaran,” pungkasnya.
( Ginting )
