KARAWANG | TINTAMERAH.NET | Pemerintah Kabupaten Karawang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (19/5/2025), bertempat di Bale Prasuti Gedung Singaperbangsa.
Rakor tersebut diikuti langsung oleh Wakil Bupati Karawang H. Maslani, bersama jajaran terkait, dan membahas langkah-langkah strategis dalam menekan laju inflasi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi desa, khususnya melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari pelaksanaan Program Strategis Nasional untuk menjamin stabilitas harga bahan pokok, memangkas rantai distribusi, serta memberdayakan ekonomi masyarakat desa.
“Koperasi Merah Putih ini diharapkan mampu memutus rantai pasok yang panjang, mengatasi ketergantungan pada tengkulak, dan mencegah praktik pinjaman online ilegal di wilayah pedesaan,” tegas Mendagri Tito.
Inpres No. 9 Tahun 2025 juga mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Inflasi dan Pemberdayaan Ekonomi Desa yang terdiri dari lintas kementerian dan lembaga, serta melibatkan pemerintah daerah hingga ke tingkat desa.
Mendagri juga menginstruksikan agar Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) di seluruh daerah aktif mendorong dan mengawasi pembentukan koperasi tersebut.
Sementara itu, Wakil Bupati Maslani menyatakan bahwa Pemkab Karawang siap mendukung penuh pelaksanaan Inpres ini dan akan segera mengambil langkah percepatan di lapangan.
“Kami akan segera berkoordinasi lintas OPD dan pemerintah desa untuk membentuk Koperasi Merah Putih sesuai arahan pemerintah pusat. Ini merupakan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ekonomi kerakyatan di Karawang,” ungkapnya.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi nasional dalam menekan inflasi daerah dan mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas desa sebagai fondasi ekonomi nasional.
( Diskominfokrw )
