Tanggamus-Tinta Merah Net-Praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh salah satu oknum Pejabat di Rutan Kelas II B Kota Agung, Bidang Kasubsi Registrasi inisial PSI kepada narapidana yang akan mengajukan cuti bersyarat (CB) dan pembebasan bersyarat (PB) dan Cuti menjelang bebas (CMB) telah memicu kecurigaan dan kekhawatiran di kalangan warga binaan, Dirutan Kelas II B Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung
Masyarakat meminta kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia, Jendral Agus Andrianto, untuk melakukan sidak ke Rutan Kelas II B Kota Agung dan mengambil langkah tegas terhadap oknum pejabat Rutan inisial PS, bidang Kasubsi Registrasi tersebut.
Mantan Warga Binaan Berinisial RN yang menjadi korban pungli tersebut mengaku bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang kepada oknum petugas Ibuk PSI untuk memperlancar proses CB dan PB atau CMB mereka.
“Ketika saya mengajukan CB, oknum petugas berinisial PSI meminta kepada saya untuk membayar sejumlah uang. Dengan nominal j satu jutaan lebih, tapi saya diminta untuk membayar uang tersebut langsung ke buk PSI yang tidak jelas untuk apa kegunaan ,” terang RN , Sabtu (04/04/2026).
Lanjut RN, bahwa dia merasa tertekan dan tidak memiliki pilihan lain selain membayar uang yang diminta oknum tersebut. Bahkan dia merasa sangat kecewa dengan praktik pungli ini, sebab hal itu sangat memberatkan dirinya dan keluarga.
“Karena tidak ingin memperpanjang masa hukuman, jadi terpaksa membayar uang yang diminta. Saya sudah menjalani hukuman, tapi masih diminta membayar uang,” lanjut mantan napi Rutan Kelas II B Kota Agung
.
Mantan nnarapidana lainnya Rutan Kelas II B Kota Agung, insial RK, mengaku bahwa dia juga diminta membayar uang untuk mempercepat proses PB-nya sebesar satu juta lebih agar segera mendapat kebebasan. Selain itu, dia merasa sangat kecewa dengan praktik pungli ini, menurutnya hal ini sangat memberatkan bagi narapidana yang menjalani hukuman dan dirasa sangat tidak adil,. menurut nya praktik ini sudah berlangsung di Rutan Kota agung, yang dilakukan oleh oknum pejabat bidang Kasubsi Registrasi inisial PSI kepada semua warga binaan yang mengurus CB-PB dan CMB tanpa terkecuali”, bagi warga binaan yang tidak mampu bayar maka bebas nya diperlambat oleh oknum PSI.
“Saya sudah menjalani hukuman Selama satu tahun lebih, tapi ketika saya mengajukan PB, oknum pejabat Rutan Buk PSI meminta saya untuk membayar uang. Jika tidak, proses PB saya akan ditunda. Saya sudah menjalani hukuman, tapi masih diminta membayar uang. Ini tidak adil,” ungkap mantan napi lainnya.
Senada dengan SL menuturkan bahwa adanya dugaan praktik pungli ini memicu kecurigaan dan kekhawatiran di kalangan warga binaan tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Rutan Kelas II B Kota Agung, sewaktu mengurus PB, iya meminta tolong dengan oknum petugas Rutan Bernama DEDI dan diminta membayar uang pelicin sebesar tiga juta rupiah yang diduga untuk diberikan kepada Kasubsi Registrasi Ujar SL
“iya menambah kan sangar kaget dengan uang yang diminta oknum petugas Rutan Bernama DEDI untuk pengurusan PB milik nya, dengan sangat terpaksa membayar uang yang di minta dari pada nanti dipersulit.,praktik pungli ini dapat merusak citra dan nama baik Rutan Kelas II B Kota agung dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan.
“Kita berharap pihak berwenang dapat mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman yang setimpal kepada oknum petugas yang terlibat. Kasus ini sangat memprihatinkan dan harus segera ditindaklanjuti. Kita tidak ingin melihat lagi praktik-praktik seperti ini di masa depan,” katanya.
Kepala Rutan Kelas II B Kota Agung, Indara Laya sampai saat ini belum dapat dihubungi untuk memberikan komentar terkait kasus ini. Namun, diharapkan pihak rutan dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan yang transparan tentang kasus ini.
“Kita berharap pihak rutan Kota Agung dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan yang transparan tentang kasus ini. Jangan sampai kasus ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan,” imbuhnya.
Masyarakat meminta agar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia, Jendral Agus Andrianto, mengambil langkah tegas terhadap oknum yang terlibat dalam kasus pungli ini.
“Kita meminta agar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia, Jendral Agus Andrianto, mengambil langkah tegas terhadap oknum yang terlibat dalam kasus pungli ini. Dengan langkah tegas ini, kita berharap dapat mencegah praktik pungli yang sama di masa depan,” harapnya (TEAM
